jurnal pajak bumi dan bangunan. Hum . jurnal pajak bumi dan bangunan

 
Hum jurnal pajak bumi dan bangunan  2 12 tahun 1994

2009. (2017). jurnal akuntansi, prodi. Penelitian ini bertujuan untuk penguji pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). , & Sachintania, A. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria h. Resmi, Siti. 1 (1) 2022: Perpajakan dan Keuangan Publik | 5 realisasi penerimaan pajak yang masih kurang atau tidak mencapai target dapat 2022 - JURNAL OWMER-2Pengaruh Pendapatan Masyarakat,Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas. purcahes journal e. Galih Yudha Nugraha. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi. 2013. Berdasarkan peraturan dan surat edaran tersebut di atas, objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan/atau. UU No. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 6(1), 197–222. SUBYEK PAJAK Pasal 4. ac. 1: No. 1. 2 No. Perpajakan. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui pengaruh motivasi, pelayanan fiskal dan pajak sanksi melalui kondisi keuangan atas kepatuhan wajib paja (2) kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020, (4) hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan. ©Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung . Authors : N Wulandari, D Wahyudi Jurnal Pendidikan Tambusai 6 (2), 14853. 1 No2. 1 Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Oleh: Gerit Elisa Mou Abstrak. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan (Darwin, 2013:8). ISSN 2407 -1072 Jurnal Akuntanika, Vol. PBB 5L. ER - Lutfi A. (Skripsi, Universitas Halu Oleo). Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 48 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian WewenangPeraturan Wali Kota Bandung nomor 244 tahun 2017 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan PBB. , & Wati, M. 12 tahun 1994. Kemudian, pengendalian internal antara lain Lingkungan Pengendalian Penerapan di UP3D Kecamatan Kemayoran, aktifitas pengendalian penerapan di UP3D,. Istanto, Feri. Praevia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. Berdasarkan tabel di atas, tarif NJOP sebesar 0,03% dengan wajib pajak 21. 3, 2017, pp. 03, Bulan Tahun 2022 P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424 577 with the process of data collection, data simplification, data presentation, and drawing conclusions. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. , Ak. Kata . Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. Menurut Prihartanto dan Devy (2013), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, namun walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut secara mayoritas diserahkan kembali kepada daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasilnya dari pemerintah pusat. Pengaruh Penghasilan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan Tahun 2008. (2019). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak; Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. 000. Sugiyono. No. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Kata kunci : pajak bumi dan bangunan, pajak pusat, otonomi daerah PENDAHULUAN tentang Pembagian Hasil Penerimaan A. Akuntansi Perpajakan Terapan. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 2 – Agustus 2018. Pajak Bumi dan Bangunan telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gresik. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 1, Januari 2020 ISSN: 2615-5370. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. Download citation file: Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan Serta faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap pelanggaran pajak bumi. Last Updated: 01 Sep 2023. Muhamad, K. Jakarta: Raih Asa Sukses. Jurnal Jeram Vol. Pajak Bumi dan Bangunan pada Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar. bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2019 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; b. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan, dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Desa padamukti. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan M enteri Keu angan Nomor 150/PMK. , & Ardiana, T. Universitas Sriwijaya. Pajak Bumi dan Bangunanadalah Pajak berulang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. Kunci: Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, keberhasilan penerimaan. (2020). Penetapan PBB-P2 Penatausahaan PBB-P2 yang meliputi Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Muljono (2010:140), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi atau bangunan dikenakan kepada subjek pajak. 2016. E. 000 dan tahun 2014 sebesar Rp. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, Vol. Dimana penelitian ini. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 1. 03/2010 tanggal 27 Agustus 2010Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan dipengaruhi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif,. Rismawati Sudirman, S. Beban PBB. Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Evaluasi Nilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan . November 2019. Skripsi : FIS UNNES. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan Januari 2014, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 5. Journal Article: 1-21. 2. 05 . 2. 2. penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu penerimaan pajak dari dana perimbangan dinilai dapat memberikan kontribusi yang berarti karena menurut peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang masuk dalam pengaruh penyuluhan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang (sppt), dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan June 2020 JURNAL AKUNIDA 6(1):1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. dua tahap yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi, yang berupa jurnal akuntansi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat StatistikMedia Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › Akuntansi Pajak › Jurnal untuk mencatat Pembayaran PBB Jurnal untuk mencatat Pembayaran PBB ndoet updated 12 years, 11 months ago 5 Members · 7 PostsPajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah. Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri No. 0,3% untuk NJOP Rp 10 miliar atau lebih. Jurnal pajak bumi dan bangunan yang dibayar melalui Bank Jateng ketika. 072010 dan No. Namun pada tahun 2011 tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap. Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis, 160–169. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 143. Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp. 5. I. (2022). 2020. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PBB sendiri menurut UUPBB merupakan pungutan yang memperoleh untuk seseorang maupun perusahaan mendapatkan sebuah keuntungan dari suatu bumi juga bangunan. 3. 997 wajib pajak. JURNAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Pengalihan. 1. 1 edisi februari 2017 ( issn : 2085-5656) 81 analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) terhadap Sunyoto dan Hidayanti, E. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari. Dokumentasi dan penggunaan data sekunder уang ԁiperoleh pada situs sie. 3. 12 tahun 1986. Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan. Vol. Perpajakan. Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 1 (2). Subjek PBB Subjek PBB adalah orang atau. Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, antara peluang dan tantangan. Prameswari, A. Bandung: Alfabeta. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dr. , Vebriana, A. Sebelum pemberlakuan undang-undang ini, yang mengatur dan mengelola pajak daerah itu melalui pemerintah pusat dimana yang dapat dikelolah oleh daerah hanya memperoleh 64,8% sisanya untuk provinsi dan pusat masing-masing. Deskripsi: Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Vol. Tjahjono,. Pp 79-88. Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). JEBI Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia Journal homepage:ISSN 0126-1991 E-ISSN 2656-4114 (JEBI) Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia, Volume 14 No. Tujuan dari riset ini ialah menguji analisis efektivitas Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang Tahun 2017-2021 serta proyeksinya pada 5 tahun mendatang (2023-2027). Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2% 5. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. 185 BOLREV (Borneo Law Review) Vol. l. Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan pengaruh kesadaran (X1), pengetahunan akan peraturan (X2) dan persepsi kondisi keuangan pribadi (X3) terhadap kemauan (Y) masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan. Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Efektivitas Penerimaannya di Kabuoaten Kepulauan Siau Tagulandung Biaro. 2 (2021) pp. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. 12 Tahun 1994 Pasal 2 (3) KMK-523/KMK. Arti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rochmat Soemitro memberikan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan June 2020 Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 9(1):65-79 Tugas Paper Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Masing-Masing Nama : Galih Yudha Nugraha NPP : 23. Pengaruh Sosialisai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. 2. Penulis: Adhipradana Prabu Swasito, Dhian Adhetiya Safitra Publisher: Politeknik Keuangan Negara STAN ISBN: 978-623-93618-5-3 Read. 2016. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pajak harus dibayar oleh wajib PBB setelah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 2, Juli, Hal. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunanGoing Concern : Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 175-184. 2 Pengertian Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Jurnal Akuntansi dan Pajak,. Peranan dan Kontribusi Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Jambi. Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB)4. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud. Tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia bagian dari permukaan bumi. Jurnal Riset Perbankan, Manajemen dan Akuntansi, Vol. di daerahnya, misalnya di Kota Malang. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Permatasari, 2012). 1. Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali melakukan perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang No. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Pajak Bumi dan an, BPHTB, dan PBB Pedesaan dan Per-kotaan. Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 1, October 2020, pp.